RASIO KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh: Muh. Iskandar Sabang

Dalam melakukan penilaian sebuah perusahaan maka laporan keuangan merupakan salah satu sumber data yang paling banyak digunakan, melalui data laporan keuangan tersebut maka dapat dilakukan analisa rasio keuangan yang akan menggambarkan kondisi sebuah perusahaan. Rasio keuangan yang umum digunakan terdiri dari:

1. Rasio likuiditas, rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan segera (kewajiban jangka pendek).
2. Rasio aktivitas, rasio yang menunjukkan efektif atau tidak efektif sebuah perusahaan dalam menggunakan dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki.
3. Rasio probabilitas, rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Rasio leverage, rasio yang menunjukkan perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana pinjaman perusahaan dari pihak luar.

Namun bagaimana jika akan dilakukan penilaian sebuah pemerintahan (propinsi, kabupaten/kota) dengan berdasarkan laporan keuangan yang dibuat pemerintah yang bersangkutan, apakah masih relevan jika rasio-rasio keuangan di atas digunakan untuk melakukan penilaian? Jawabannya, tentunya tidak sesuai karena rasio-rasio di atas diperuntukkan bagi perusahaan komersil yang profit oriented sementara instansi pemerintahan tidak profit oriented. Disisi lain konten pelanggan antara perusahaan komersil berbeda dengan instansi pemerintah. Karena perbedaan tersebut pun maka proses pelaksaannya tidak sama pula. Pada instansi pemerintahan ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian, antara lain:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio ini akan menunjukkan seberapa besar dana sendiri (Pendapatan Asli Daerah) yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar rasio ini berarti ketergantungan terhadap bantuan dari pihak luar seperti hibah, bantuan pemerintah pusat maupun propinsi, rasio ini pun menggambarkan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan karena PAD diperoleh dari masyarakat melalui pajak, retribusi daerah yang menjadi komponen utama dalam PAD.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, setiap pemerintahan telah memiliki estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tentunya disusun berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki suatu daerah. Tidak tertutup kemungkinan dalam realisasinya, Pendapatan Asli Daerah lebih besar atau lebih kecil dari yang telah diestimasikan. Rasio Efektivitas PAD ini menunjukkan seberapa efektif suatu daerah dalam merealisasikan PAD yang telah dianggarkan tersebut.
Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah tentunya dikeluarkan biaya-biaya, hal ini akan menggambarkan kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan.

Rasio Aktivitas, rasio ini melakukan perbandingan antara aktivitas-aktivitas baik dari segi apa yang dilaksanakan maupun kapan pelaksanaannya. Secara garis besar aktivitas yang membutuhkan belanja dalam pemerintahan adalah dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Demikian pula pelaksanaan aktivitas tersebut dapat terbagi-bagai dalam beberapa periode (bagian dalam tahunan). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah khususnya pasal 37 menyebutkan bahwa daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD. Tujuan dari pelaporan triwulan tersebut disamping sebagai kontrol jangka pendek juga diharapkan adanya pemerataan pelaksanaan dalam tiap periodenya. Apabila dalam tiap periodenya tidak merata berarti ada pemanfaatan tenaga kerja tidak merata pula. Terkadang pula dalam pelaporan triwulan khususnya pada triwulan awal belanja akan diperkecil sehingga laporan APBD terlihat surplus (dengan asumsi realisasi penerimaan sesuai dengan anggaran) ini berarti akan terjadi penumpukan beban pada triwulan akhir.

Rasio Aktivitas ini akan melihat keserasian antara belanja rutin terhadap APBD dan keserasian antara belanja pembangunan terhadap APBD. Untuk keserasian antar triwulan dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi penyerapan antar triwulan.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR), dalam melaksanakan roda pemerintahan, tiap daerah diperbolehkan untuk melakukan pinjaman dari pihak luar, namun pemerintah harus memiliki rasio DSCR minimal 2,5. Rasio DSCR tersebut akan menggambarkan kemampuan dalam melakukan pembayaran pinjaman dari pihak ketiga tersebut. DSCR dihitung dengan melakukan perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah (BD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) dikurangi Belanja Wajib (BW) dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Apabila nilai DSCR <>

Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio), untuk mengetahui komponen-komponen (Pendapatan, PAD, Belanja, Belanja Rutin dan sebagainya) mana yang perlu mendapatkan perhatian sebaiknya melihat terlebih dahulu pertumbuhan komponen-komponen tersebut. Selain ini ratio pertumbuhan ini akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Sebaiknya pertumbuhan ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Sebagai contoh pada tahun PAD pada tahun A = 1.000.000, tahun A+1=1.100.000, dan tahun A+2=1.205.500, jika dilihat secara nominal maka PAD mengalami peningkatan sebesar 100.000 (1.100.000 – 1.000.000) dari tahun A ke Tahun A+1, tahun A+1 ke tahun A+2 sebesar 102.500 (1.204.500 – 1.100.000), namun jika dilihat dalam bentuk persentase maka pertumbuhan dari tahun A ke tahun A+1 sebesar 10% (100.000/1.000.000) dan pentumbuhan dari tahun A+1 ke tahun A+2 sebesar 9,5% (102.500/1.100.000). Jika nominal yang dijadikan acuan maka interpretasi yang muncul adalah pertumbuhan PAD mengalami peningkatan dari 100.000 ke 102.500 namun dalam bentuk persentase pertumbuhan tersebut pada dasarnya menurun.